dejournalindonesia – Komisi III DPRD Bontang mengkritik Bapelitbang yang dianggap gagal dalam melakukan perencanaan terkait peruntukkan pembebasan lahan di Lok Tuan, tepatnya samping PDAM.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi III, Abdul Malik saat melakukan kunjungan ke lokasi tersebut, Senin (31/5/2021).

Lantaran, ada dua instansi pemerintah yang mengklaim lokasi itu, yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang yang diperuntukkan pembangunan Uji KIR dan Kelurahan Lok Tuan, untuk membangun kantor baru.

“Kami tidak ada maksud untuk berhadap-hadapan antara Lurah Lok Tuan dan Dishub. Ini mestinya Bapelitbang. Saya dalam rapat pernah sampaikan. Ini salah satu bentuk kegagalan perencanaan,” katanya.

Kata Malik, uji KIR itu adalah kebutuhan yang harus segera direalisasikan. Sehingga tidak bisa jadi pilihan. Itu adalah urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Disamping itu, amanah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan, kata Malik, Kota Bontang itu harus ada 4 kecamatan dan masing-masing minimal punya 5 kelurahan.

Sehingga, Lok Tuan yang wacananya masuk dalam salah satu wilayah yah dimekarkan juga membutuhkan lahan. Terlebih lahan yang tersedia di Lok Tuan sedikit.

“Lok Tuan yang sempit ini juga butuh lahan untuk pemerintahan,” ucapnya.

Pada prinsipnya, kata Malik, yang harus dipegang tegas adalah status kejelasan izin seperti apa yang harus diikuti. Kata dia, ini menjadi PR bagi pemerintahan untuk lebih matang dalam melakukan perencanaan.

“Yang jelas uji KIR, lebih cepat lebih bagus. Regulasinya harus ditaati, apakah disini (Lok Tuan) atau Bontang Lestari,” ujarnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *