dejournalindonesia – Komisi III DPRD Bontang baru-baru ini meninjau salah satu opsi lokasi Uji KIR yang terletak di Kelurahan Lok Tuan guna memastikan lokasi tersebut kedepannya akan dibangun untuk uji KIR atau kantor Kelurahan Lok Tuan.

Persoalan ini bukan pertama kalinya di bahas baik dalam rapat kerja maupun sidak oleh komisi III DPRD Bontang.

Tujuan lain Komisi III dalam sidak yang dilaksanakan beberapa waktu lalu ini juga sebagai langkah untuk memastikan kelayakan dan standarisasi untuk uji KIR atau tidak.

Kabarnya, selain Dinas Perhubungan (Dishub), lokasi itu juga diklaim oleh pihak Kelurahan Lok Tuan. Sebab, sejak tahun 2019 pihak Dinas Pembangunan Umum menunjuk lahan itu untuk membangun Kantor Kelurahan.

“Itu bukan kami yang menentukan, tapi Dinas PU, bahkan kami sudah dibuatin gambarnya dan lokasinya yah memang disini (lahan samping PDAM Lok Tuan),” kata Lurah Lok Tuan,Takwin, saat ditemui di lokasi, sembari menunjukkan desain kantor kelurahan.

Menurut Takwin, lahan itu memang cukup strategis diperuntukkan bagi pembangunan kantor kelurahan. Terlebih Kota Bontang akan melakukan pemekaran wilayah. Wacananya Lok Tuan menjadi salah satu daerah yang akan dimekarkan. Sebab jumlah penduduknya padat. Mencapai 22 ribu orang.

Sehingga, Takwin bilang, untuk memaksimalkan pelayanan publik maka perlu lahan untuk membangun kantor kelurahan baru. Dia berharap, penunjukkan lokasinya sesuai dengan landasan dasar awal.

Pun dirinya tidak menyoal jika harus ditempatkan dimana saja, tapi kata Takwin, lokasinya harus tetap di wilayah Lok Tuan.

“Tidak mungkin di Kilo 3, karena disana kan milik Kelurahan Belimbing. Memang yang paling pas yah di lahan samping PDAM ini, kami ikut kebijakan pemerintah” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Bontang, Kamilan pun berdalih yang sama. Dirinya mengungkapkan bahwa pembebasan lahan itu juga diperuntukkan bagi Uji KIR, sebagaimana tertuang dalam keputusan walikota periode sebelumnya, sejak 2019 lalu.

Atas dasar itu, pihaknya sudah melakukan perencanaan mulai dari mengurus dokumen hingga rincian anggaran pembangunan dan pengadaan alat semua sudah siap. Tinggal dibangun saja dan menunggu pencairan anggaran.

Jika lokasi dipindah, kata Kamilan, maka prosesnya mulai dari nol lagi, perlu ada pembaharuan. Selain itu, pembangunan akan molor. Bahkan baru bisa dimulai 2022 sedangkan pelayanan uji KIR dibutuhkan cepat.

“Karena lokasi yang di Bontang Lestari itu curam, butuh penimbunan, butuh waktu lagi. Bisa jadi 2023 baru ada itu pelayanan, karena setalah ditimbun tidak bisa langsung dibangun,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga mengaku, tidak masalah uji KIR dibangun dimana saja, namun kata Kamilan, pihaknya sudah menggelontorkan dana untuk meratakan lokasi tersebut. Setidaknya untuk membersihkan lahan itu, Dishub habis Rp 520 juta.

“Kemarin kan lokasi ini masih rimbun, karena mau bangun uji KIR kami ratakan, pakai anggaran Dishub sendiri,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III, Amir Tosina, akan membawa pembahasan tersebut rapat bersama Bapalitbang Bontang dan beberapa instansi terkait.

“Hari ini kita belum bisa ambil kesimpulan, karena kelurahan dan Dishub juga sama-sama punya landasan. Nanti akan kita diskusi dengan instansi terkait,” katanya.

Lepas dari peninjaun lokasi di Lok Tuan. Rombongan Komisi III dan Dishub melakukan peninjauan ke lokasi lainnya, yaitu Terbang Layang di Bontang Lestari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *