dejournalindonesia – Angin segar bagi warga Sidrap, pasalnya 14 perusahaan di wilayah PKT konfirmasi akan menyediakan anggaran pengadaan air bersih bagi warga Sidrap.

Hal Itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Dia menyebut, setidaknya dari 15 perusahaan yang ada di wilayah PT Pupuk Kaltim, hanya ada satu perusahaan yang tidak menyanggupi, yaitu Pertagas.

Disinggung soal alasan ketidaksanggupan tersebut, Agus Haris tidak berkomentar banyak. Kata dia, bisa langsung dikonfirmasi ke pihak terkait.

“Kalau itu pihak Pertagas yang harus jawab,” paparnya saat wawancara melalui sambungan telepon beberapa waktu silam.

Hingga saat ini, perusahaan masih menunggu proposal dari masyarakat Sidrap. Karena kata Agus, masih ada beberapa perusahaan yang belum menerima ajuan tersebut.

Setelah semua perusahaan menerima proposal, pihaknya akan mengundang perusahan dan perwakilan warga Sidrap untuk menentukan besaran anggaran yang akan diberikan oleh masing-masing perusahaan.

Pun ketika nanti, dari perusahaan kesanggupannya tidak capai anggaran yang diajukan, kata Agus Haris, kekurangannya akan dibantu menggunakan anggaran pemerintah, anggaran perubahan.

Diestimasi, anggaran yang diajukan untuk memasang pipa induk mencapai Rp 1 miliar. Jarak pemasangannya kurang lebih 1 kilometar, dari Guntung, kemudian menyusuri jalan Pupuk raya hingga depan jalan Rumah Sakit PKT.

“Nanti kedalamnya, ke masing-masing rumah, masyarakat sendiri yang menyambung-nyambung,” katanya.

Pemberitaan sebelumnya, Warga Sidrap tampaknya harus lebih bersabar. Wacana pendistribusian air bersih dari PDAM Tirta Taman Bontang masih belum bisa terealisasi.

Bantuan pemasangan jaringan pipa air di kawasan tersebut terhalang status administrasi yang masuk dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Padahal, populasi yang bermukim di Sidrap merupakan warga Bontang.

Bukan hanya pemkot, pihak ketiga yakni CSR dari perusahaan Bontang pun tidak bisa terlibat secara lamgsung membantu daerah tersebut dengan alasan status hukum wilayah Sidrap.

“Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu masuk wilayah Kutim. Mereka tidak punya hak untuk mencampuri,” ucap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bontang, Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Pimpinan DPRD Bontang, Senin (22/3/2021).

Pemerintah Kota Bontang pun tidak bisa mendesak ataupun mengakomodir keterlibatan CSR karena itu bukan wewenang mereka.

“Sebaiknya warga Sidrap yang langsung memohon ke pihak CSR perusahaan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *