Dejournalindonesia– Saat Rapat terkait pandangan Fraksi-Fraksi terhadap rencana peraturan daerah Kota Bontang tentang APBD TA 2022, Anggota Dewan Nur Salam mempertanyakan beberapa kepala OPD yang tidak hadir.

Dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Nur Salam mengatakan mungkin hanya 20 Kepala OPD yang datang. Terlebih Kepala Satpol PP yang hampir tak pernah terlihat hadir setiap ada agenda rapat Dewan bersama dengan Pemerintah.

“Apakah ada pengecualian khusus untuk Kasatpol PP, saya belum pernah  lihat hadir dalam rapat DPRD, padahal pembahasan ini adalah untuk kepentingan mereka juga,” ujar Nursalam dalam rapat kerja Pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD 2022 Bontang, Senin (18/10/2021).

Ia pun meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai atasan tertinggi dalam struktur OPD agar memberikan teguran untuk bawahannya.

“Saya ingatkan DPRD bukanlah lembaga ecek-ecek, lembaga ini sudah  diatur dalam UU harus dihormati,” ungkapnya.

Salam mengaku akan memaklumi jika yang bersangkutan tidak dapat hadir karena ada tugas luar, “tapi masa setiap ada agenda tugas luar terus,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan pemerintah harus memperhatikan soal ini. “Tolong Ibu Sekda ini jadi perhatian,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *