Dejournalindonesia – Komisi I DPRD Kota Bontang menggelar Rapat dengar pendapat dengan mantan karyawan jasa security (KJS) bersama perwakilan pupuk kaltim dan dinas tenaga kerja (Disnaker) tetapi tidak membuahkan keputusan. Pasalnya pihak dari KJS tidak datang menghadiri undangan rapat.
Menanggapi itu H.Maming Ketua Komisi I DPRD Bontang, sangat menyesalkan, karena menurutnya persoalan belum dibayarkanya upah mantan karyawan KJS senilai 958 juta tidak akan terselesaikan sementara kedua belah pihak belum duduk bersama untuk mencarikan solusinya.
‘’Kami DPRD hanya memfasilitasi pertemuan ini, dan tidak bisa mengambil keputusan kalau pihak yang bersengketa tidak hadir,”ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Untuk itu, Maming berharap PKT agar dapat memfasilitasi pertemuan bagi pihak yang bersengketa karena sebagai induk dari perusahaan yang bekerjasama dengan KJS.
Ditambahkan Maming apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan mantan karyawan KJS untuk itu pihak perusahaan harus menyelesaikan hak mereka.
“Saya minta PKT dapat memfasilitasi kedua belah pihak jangan lepas tangan persoalan ini harus ditangani bersama,”ungkapnya.
Ditempat yang sama perwakilan mantan karyawan KJS,Aminullah mengatakan seharusnya persoalan ini sudah selesai dengan keluarnya putusan pengadilan perihal gugatan yang sebelumnya dilayangkan.
Perwakilan Disnaker Andi Kuswandi Kabid Hubungan Industri, menganjurkan jika hak dari mantan karyawan dari KJS tidak dapat dipenuhi.Ia mengusulkan untuk mengajukan permohonan eksekusi dari pengadilan Hubungan Industri (PHI).
“Sudah ada keputusan dari MA, dan jika tidak ada solusi ajukan permohonan eksekusi dari PHI itu sudah jalan terakhir,”ucapnya.
Ada keputusan dari pengadilan dan jika perusahaan tidak memenuhi apa yang diputuskan. Itu adalah bentuk perlawanan terhadap hukum.
“Perusahaan harus menyelesaikan semua hak-hak mereka,”tutupnya.
