Dejournalindonesia – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), PPKS mulai digodok ,senin(8/11/2021).

Anggota komisi I  DPRD Bontang, Abdul Haris  mengatakan Raperda tersebut usulan DPRD muncul karena dianggap sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan social di Bontang.

“Kita lihat banyak permasalahan di Kota Bontang bukan hanya tentang anak jalanan tapi banyak juga penyandang social yang perlu penanggan,”jelasnya.

Ditambahkan Abdul Haris penangganan persoalan kesejahteraan social adalah tanggung jawab pemerintah, dan wajib dijalankan melalui mandat ke OPD.

 “ DPRD berkomitmen dan fokus memperhatikan persoalan kesejahteraan sosial ini , karena ini  tanggung jawab pemerintah, jadi ke OPD bukan sekedar menjalankan mandat tapi harus melaksanakan dan relevan dengan kondisi masyarakat,” ujarnya.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking tersebut membahas detail pasal hingga diksi yang digunakan, mulai dari nama Raperda hingga isi.

Rencananya Raperda Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial memuat 29 pasal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *