Dejournalindonesia –Anggota Komisi III DPRD Bontang, Agus Suhadi meminta agar pemerintah  kota dapat melakukan pengawasan ketat terkait keberadaan bangunan yang berdiri di sekitar bantaran sungai.

Ia melihat masih banyak Pekerjaan Rumah terkait tata ruang kota, salah satunya  banyaknya pemukiman warga yang masih berdiri sepanjang tepi sungai.

“Saat meninjau langsung menyusuri sungai, terlihat banyak bangunan jadi banyak sampah yang sangkut pada tiang-tiang rumah.Segera pemkot harus melakukan relokasi paling tidak radius 5 meter,”ujarnya.

Abdul Samad pun menambahkan, banyaknya bangunan yang berdiri di bantaran sunga, pemerintah harus bertindak tegas dengan tidak memberikan fasilitas air dan listrik.

“Jangan di berikan fasilitas air dan listrik apalagi IMB nya jangan di keluarkan biar tidak ada yang bandel,”ungkap samad saat rapat beberapa waktu lalu.

Kabid perkim, Mujiono menjelaskan bahwa bangunan yang ada di atas sungai, terbagi dua. Sebelum terbentuk kota banyak bangunan warga sangat sederhana kemudian berubah menjadi bangunan semi permanen dan permanen. Untuk perizinan pemerintah tidak menerbitkan IMB.

“Bangunan warga yang ada di pinggiran sungai dulu hanya sederhana, sekarang ada yang permanen dan semi permanen,”ucapnya.

Komisi III DPRD Bontang pun mengajukan Raperda inisatif untuk penangganan banjir yang mengatur area hulu dan hilir meliputi instansi berwenang dilarang  mengeluarkan izin kegiatan di area hulu sungai pada radius 10 meter. Memperhatikan  garis sempadan sungai radius 5 meter. Melarang instansi terkait memberikan rekomendasi penggunaan kawasan yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *