Dejournalindonesia – Perselisihan tigalisme di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bontang yang belum selesai.
Mendapat perhatian dari Anggota DPRD Komisi II DPRD Bontang, saat rapat kerja dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar),senin (15/11/2021).
Nursalam menyebutkan, seharusnya mereka dapat duduk bersama untuk kembali bersatu dan meninggalkan perselisihan demi kepentingan pemuda kedepan.
Ia menilai semakin panjang persoalan tersebut tidak akan ada yang diuntungkan, pemerintah tidak akan membantu dalam anggaran jika masalah tigalisme itu tidak terselesaikan.Solusinya harus melepaskan ego masing-masing.
“Pemerintah tidak akan memberikan anggaran jika perselisihan belum selesai, bersatu dulu solusinya.”ujarnya.
Terpisah, Kepala Dispopar Bontang, Ahmad Aznem mengaku, siap memfasilitasi mediasi tiga poros KNPI. Nantinya, mediasi juga akan melibatkan tim sebelas pendiri Bontang serta beberapa pihak terkait lainnya Dispopar juga bisa memberikan tempat di gedung Graha Pemuda yang memang hak KNPI.
“Mohon maaf selama masih ada perselisihan kami tidak bisa memberikan ruang untuk mereka masuk,”ucapnya.
Saat ditanya terkait perselisihan di tubuh KNPI pusat Asnem menyebutkan konflik itu tidak perlu dipikirkan, yang penting itu di derah berkomitmen untuk bersatu .
Biarkan saja yang di pusat berkonflik. Yang penting di daerah mau bersatu.
Di akhir, Asnem berjanji akan menyiapkan anggaran di tahun depan bagi KNPI untuk menjalankan musyawarah daerah (Musda) jika nantinya ada kemauan untuk kembali menyatu.
“Kami siap untuk mengucurkan anggaran Musda jika nantinya ada kemauan bersatu,” terangnya.
